Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Buruknya Manajemen di PLN

9 Nov. 2016, 13.44.26

​Buruknya Manajemen di PLN

Mamit Setiawan, Direktur Executive Energy Watch

Jakarta, Sentananews.com

Belum lama ini masyarakat dikagetkan oleh pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dengan mangkraknya 34 proyek listrik yang menjadi bagian dari program percepatan atau fast track programme (FTP) 1 dan 2 berkapasitas 10.000 MW.

Adapun kapasitas dari proyek yang mangkrak tersebut sebanyak 70% atau mencapai 7.000 MW. Berdasarkan laporan dari BPKP didapatkan potensi kerugian Negara mencapai Rp 4,94 T. Jumlah dana yang menjadi potensi kerugian Negara tersebut bukan merupakan jumlah yang kecil.

Harus diperiksa semua instansi terkait dengan mangkraknya proyek tersebut terutama PLN sebagai pihak yang diberikan mandat untuk menjalankan proyek FTP berdasarkan Perpres No 7/2006 dan Perpres No 4/2010 adalah pihak yang paling bertanggungjawab terkait mangkraknya pekerjaan ini.

Berdasarkan kasus ini, sepertinya kementrian BUMN harus melakukan evaluasi di dalam internal PLN dalam melakukan manajemen mereka. PLN sebagai BUMN kelisrikan yang sangat strategis dan dibutuhkan oleh masyarakat sudah berkali-kali melakukan kelalaian dalam menjalankan proyek-proyek pembangkit dan penyaluran listrik kepada masyrakat.

Seperti belum lama ini kita ketahui, terkait dengan pemadaman listrik di Pulau Nias yang disebabkan PLN belum melaksanakan kewajiban mereka dalam membayar kepada APR (American Power Rental) sehingga APR bisa memutuskan begitu saja aliran listrik ke masyarakat sehingga masyarakat yang menjadi korban atas kelalaian tersebut. Terjadi pemadaman yang cukup lama di Pulau Nias.

Belum lagi kasus pemadaman bergilir yang masih saja terjadi hampir di semua wilayah Indonesia seperti di Aceh, Sumaterea Utara, Riau, Kalimantan Timur, Kalimatan Selatan, Sulawesi Selatan, bahkan di Pulau Jawa menjelaskan bahwa PLN sebagai BUMN yang diberikan kepercayaan oleh Negara dalam melakukan distribusi listrik tidak mampu menjalankan pekerjaan dengan baik. Sistem manajerial dari PLN harus segera di perbaiki. SDM mereka mulai dari jajaran Direksi harus segera di evaluasi oleh Kementrian BUMN.

Berdasarkan catatan-catatan yang ada, bisa kita nilai bahwa PLN merupakan perusahaan yang mempunyai banyak masalah di internal mereka. Belum lagi proyek 35.000 MW yang sampai saat ini sepertinya masih berjalan ditempat. Padahal ini merupakan program unggulan dari pemerintahan Jokowi yang harus segera di selesaikan. Sangat di sayangkan jika proyek ini kembali mangkrak seperti proyek FTP yang dahulu.

Bisa dibayangkan berapa potensi kerugian yang harus ditanggung oleh Negara. PLN harus tetap focus kepada tugasnya dalam melakukan elektrifikasi ke seluruh wilayah Indonesia.

Oleh : Mamit Setiawan, Direktur Executive Energy Watch


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Menelusuri Jejak Sejarah Pancasila
Suara Kita
Menjelang 73 tahun lahirnya Pancasila, dengan bantuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), saya dituntun untuk bertem...
Merekatkan Serpihan Indonesia Hebat
Suara Kita
Kesejahteraan adalah impian seluruh rakyat Indonesia.Negara melalui pemerintahan lah, yang bertugas membikin impian rakyat jadi...
Batalkan Permen ESDM No.23 Tahun 2018
Suara Kita
Presiden Joko Widodo perlu segera membatalkan Permen ESDM No.23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Berakhi...
Kendala  Kecil   Pencegahan   Kekerasan  Terhadap  Anak
Suara Kita
Oleh Pangihutan Simatupang (Kepala SJI PWI DKI Jakarta/Red Sentana). TINDAKAN para "predator" anak sudah keterlaluan, sudah ...
Nilai-Nilai Pancasila di Pundak Jurnalis
Suara Kita
Oleh Pangihutan S (Red Sentana) PANCASILA sebagai ideologi bangsa telah melewati perjalanan panjang, beribu rintangan dan pe...
Ratapan Dibalik Tol Ambruk
Suara Kita
Oleh Pangihutan Simatupang (Red Sentana)Ketika sebagian penduduk kota tertidur, para pekerja proyek infrastruktur tengah berjua...
​Pilkada dan Energy Untuk Rakyatnya
Suara Kita
Setelah 72 tahun negeri ini merdeka, saya harus berani jujur berkata, bahwa, barulah sekarang ini ada program BBM Satu Harga ya...
​BBM Satu Harga, Untuk Keadilan dan Kesetaraan
Suara Kita
Jika saya berhak mengatasnamakan rakyat yang ada di di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau 3T di negeri ini , maka saya ...
​Kalang Kabut Program 35.000 MW yang Diserahkan ke Swasta
Suara Kita
Rasanya tidak berlebihan kita menunjukan keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi kelistrikan nasional kita. Kondisi keuanga...