Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Buruknya Manajemen di PLN

9 Nov. 2016, 13.44.26

​Buruknya Manajemen di PLN

Mamit Setiawan, Direktur Executive Energy Watch

Jakarta, Sentananews.com

Belum lama ini masyarakat dikagetkan oleh pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dengan mangkraknya 34 proyek listrik yang menjadi bagian dari program percepatan atau fast track programme (FTP) 1 dan 2 berkapasitas 10.000 MW.

Adapun kapasitas dari proyek yang mangkrak tersebut sebanyak 70% atau mencapai 7.000 MW. Berdasarkan laporan dari BPKP didapatkan potensi kerugian Negara mencapai Rp 4,94 T. Jumlah dana yang menjadi potensi kerugian Negara tersebut bukan merupakan jumlah yang kecil.

Harus diperiksa semua instansi terkait dengan mangkraknya proyek tersebut terutama PLN sebagai pihak yang diberikan mandat untuk menjalankan proyek FTP berdasarkan Perpres No 7/2006 dan Perpres No 4/2010 adalah pihak yang paling bertanggungjawab terkait mangkraknya pekerjaan ini.

Berdasarkan kasus ini, sepertinya kementrian BUMN harus melakukan evaluasi di dalam internal PLN dalam melakukan manajemen mereka. PLN sebagai BUMN kelisrikan yang sangat strategis dan dibutuhkan oleh masyarakat sudah berkali-kali melakukan kelalaian dalam menjalankan proyek-proyek pembangkit dan penyaluran listrik kepada masyrakat.

Seperti belum lama ini kita ketahui, terkait dengan pemadaman listrik di Pulau Nias yang disebabkan PLN belum melaksanakan kewajiban mereka dalam membayar kepada APR (American Power Rental) sehingga APR bisa memutuskan begitu saja aliran listrik ke masyarakat sehingga masyarakat yang menjadi korban atas kelalaian tersebut. Terjadi pemadaman yang cukup lama di Pulau Nias.

Belum lagi kasus pemadaman bergilir yang masih saja terjadi hampir di semua wilayah Indonesia seperti di Aceh, Sumaterea Utara, Riau, Kalimantan Timur, Kalimatan Selatan, Sulawesi Selatan, bahkan di Pulau Jawa menjelaskan bahwa PLN sebagai BUMN yang diberikan kepercayaan oleh Negara dalam melakukan distribusi listrik tidak mampu menjalankan pekerjaan dengan baik. Sistem manajerial dari PLN harus segera di perbaiki. SDM mereka mulai dari jajaran Direksi harus segera di evaluasi oleh Kementrian BUMN.

Berdasarkan catatan-catatan yang ada, bisa kita nilai bahwa PLN merupakan perusahaan yang mempunyai banyak masalah di internal mereka. Belum lagi proyek 35.000 MW yang sampai saat ini sepertinya masih berjalan ditempat. Padahal ini merupakan program unggulan dari pemerintahan Jokowi yang harus segera di selesaikan. Sangat di sayangkan jika proyek ini kembali mangkrak seperti proyek FTP yang dahulu.

Bisa dibayangkan berapa potensi kerugian yang harus ditanggung oleh Negara. PLN harus tetap focus kepada tugasnya dalam melakukan elektrifikasi ke seluruh wilayah Indonesia.

Oleh : Mamit Setiawan, Direktur Executive Energy Watch


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Ini Bukan Sekedar Neliberalisme Tapi Penjarahan!
Suara Kita
Haru, Sujud Syukur di Ruang Mahkamah Kostitusi (MK). Diluar dugaan banyak orang Serikat Pekerja PLN memenangkan gugatan Judiaci...
Pertamina Tak Perlu Latah Bangun SPBU Eceran Akar Rumput
Suara Kita
Seiring dengan kemajuan tehnologi, hampir 90 persen dari penjual BBM eceran yang menggunakan botol sekarang sudah beralih mengg...
Belajar di Sekolah Swasta Bukan Kiamat
Suara Kita
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah negeri melahirkan suka bagi orang tua yang anaknya diterima dan menyisa...
​Dirut Pertamina: Harus Bebas Oligarki
Suara Kita
Menteri BUMN telah mengganti Dirut dan Wakil Dirut Pertamina tanpa alasan yang logis dan relevan pada awal Februari 2017.Keputu...
​Sosok Dirut Pertamina, Tantangan Bagi Pemerintah
Suara Kita
PERTAMINA sebagai perusahaan energi, pada dasarnya memerlukan dirut yang handal dan sudah terbukti menguasai bisnis migas.Pada ...
​Menanti Dirut Baru Pertamina
Suara Kita
Dalam beberapa tahun terakhir Direksi Pertamina sangat aktif mempromosikan rencana pengembangan korporasi sebagai perusahaan en...
​Jaring Dirut Pertamina Harus Obyektif dan Transparan
Suara Kita
PT Pertamina (Persero) sebagai holding BUMN sektor migas masih rentan terhadap intervensi dan cooptasi kepentingan elit politik...
Matahari Kembar Hanya Sebuah Isu
Suara Kita
Publik di negeri ini sangat tahu bahwa PT Pertamina (Persero) bukan satu-satuanya BUMN yang ada posisi Wakil Direktur Utama (Wa...
​Harga Premium dan Solar Subsidi Tak Naik, Pertamina Merugi Rp 2,9 T
Suara Kita
Sehubungan dengan trend kenaikan harga minyak mentah dunia berkisar diangak 52 USD – 55 USD per barrel untuk periode January 20...