Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Dirut Pertamina: Harus Bebas Oligarki

16 Maret 2017, 10.40.52

​Dirut Pertamina: Harus Bebas Oligarki

Jakarta, Sentananews.com

Menteri BUMN telah mengganti Dirut dan Wakil Dirut Pertamina tanpa alasan yang logis dan relevan pada awal Februari 2017.

Keputusan diambil seolah-olah ada faktor yang sangat mendesak yang akan sangat merugikan negara dan korporasi jika keduanya tidak segera dilengserkan! Ternyata pelengseran keduanya tidak diiringi dengan pengangkatan pejabat pengganti. Karena itu, tampak bahwa penggantian keduanya bukan karena kinerja yang bermasalah, bukan pula untuk perbaikan menajemen korporasi ke depan.

Pelengseran kedua pejabat tersebut bisa saja bertujuan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan sempit oknum-oknum penguasa. Namun langkah ini tentu tidak sejalan dengan kepentingan korporasi dan kepentingan strategis nasional.

Kebenaran motif tersebut dapat diuji dari siapa yang akhirnya ditunjuk menjadi Dirut Pertamina: apakah yang bersangkutan memang profesional di bidangnya, punya rekam jejak dan prestasi yang pantas diapresiasi, diterima di kalangan karyawan dan mempunyai kapasitas untuk memimpin BUMN terbesar, atau sebaliknya.

Kemarin dan hari ini sejumlah media cetak dan online memberitakan tentang akan ditunjuknya Elia Massa Manik menjadi Dirut Pertamina.

Bedasarkan berita tersebut sejumlah kalangan telah menyatakan keberatan atas penunjukan Elia, termasuk para pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

FSPPB meragukan kemampuan yang bersangkutan terutama dari sisi kapasitas dan track record saat memimpin BUMN, Elnusa dan Holding PTPN III.

Jika aspek track record dianalisis, mestinya Kementerian BUMN secara otomatis sudah bisa memberi penilaian tentang kelayakan Elia menjadi Dirut, mengingat kinerja seluruh BUMN (termasuk Elnusa dan Dirut PTPN III Holding yang dipimpin Elia), dipantau secara melekat oleh Kementerian BUMN.

Faktanya prestasi Elia di kedua BUMN tersebut bukannya baik, tetapi malah pantas dipertanyakan.

Oleh sebab itu , pantas pula jika publik akan kesulitan menemukan justifikasi atas penunjukan Elia menjadi Dirut Pertamina, kecuali karena adanya motif bernuansa oligarkis.

Selain itu, kualifikasi dan kapasitas seorang pemimpin sebuah BUMN "kelas A", terbesar di Indonesia, seperti disandang Pertamina, dengan bobot, lingkup dan ukuran bisnis yang super jumbo, tentu berbeda dengan kualifikasi Dirut BUMN "kelas C" atau "kelas D" yang ukuran bisnisnya jauh lebih kecil, seperti Elnusa. Padahal dalam daftar calon yang ada, terdapat sejumlah nama yang berasal dari BUMN 'kelas A" juga. Tetapi Elia yang ditunjuk. Ada apa?

Dengan latar belakang sebagai pemimpin BUMN "kelas C", tentu saja penunjukan Elia yang jauh di bawah kualifikasi pemimpin BUMN kelas A yang disandang Pertamina, sehingga wajar jika FSPPB menolak dan publik pun mempertanyakan.

Lingkup bisnis Pertamina yang luas dan posisinya yang strategis guna menjamin ketahanan energi nasional membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan profesional di bidang energi, kapasitas kepemimpinan yang memadai dan dapat bersinergi dengan karyawan yang ada.

Hal-hal ini menjadi faktor penting mengapa Dirut Pertamina akan jauh lebih baik jika berasal dari kalangan internal Pertamina sendiri. Apalagi, "stock" calon pemimpin secara internal di Pertamina tersedia cukup banyak.

Disamping faktor calon pemimpin internal Pertamina yang memang cukup tersedia, para pemegang kekuasaan pun seharusnya dapat memberi apresiasi dengan memberi promosi sebagai Dirut, bukan malah mendatangkan pemimpin dari luar.

Apalagi, para pejabat internal tersebut telah meraih berbagai prestasi dan penghargaan tingkat nasional dan regional, sehingga tentu saja tidak layak jika diberi 'reward" untuk dipimpin oleh pejabat yang didatangkan dari luar korporasi.

Pemerintah pun perlu mempertimbangkan pentingnya aspek sinergi manajemen dengan puluhan ribu karyawan yang ada. Pejabat internal korporasi tentu saja memahami visi dan nature bisnis korporasi dan psikologi karyawan secara sangat baik dan mendalam dibanding pemimpin yang berasal dari ekternal perusahaan.

Penunjukan Dirut dari eksternal perusahaan, karena butuh pembelajaran dan adaptasi, tentu akan memperlambat pengambilan keputusan dan menghambat laju perkembangan perusahaan.

Padahal pemerintah dan manajemen telah mencanangkan visi Pertamina sebagai perusahaan energi klas dunia dengan target bisa mengungguli Petronas dalam 5 tahun ke depan. Bagaimana Pertamina akan maju kalau oknum-oknum penguasa masih saja berkutat dengan urusan yang tidak prioritas akibat kepentingan oligarkis, sementara hal-hal yang strategis dan mendesak dilupakan?

Rakyat paham bahwa keputusan mengganti pejabat-pejabat di BUMN ada di tangan pemerintah. Presiden pun bisa mengganti Dirut BUMN setiap tiga atau enam bulan. Namun, keputusan yang diambil atau pergantian yang dilakukan tersebut minimal harus objektif, relevan dan kredibel.

Jika tidak, publik sebagai salah satu stake holders Pertamina pasti mempertanyakan. Motif pelengseran Dirut dan Wakil Dirut Pertamina awal Februari 2017 telah terbukti tidak relevan dan tidak kredibel, sehingga sedikit banyak mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah.

Tampaknya motif penunjukan Elia, jika akhirnya dilantik, tidak jauh dari motif pelengseran kedua pejabat Pertamina tersebut, yakni kentalnya kepentingan oligarkis.

Kita berharap Presiden Jokowi dapat menunjuk Dirut Pertamina sesuai dengan kriteria yang berlaku umum dan kepentingan strategis nasional, sehingga kredibilitas pemerintah tetap terjaga.@

Oleh: Marwan Batubara

Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies (IRESS)



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Kalang Kabut Program 35.000 MW yang Diserahkan ke Swasta
Suara Kita
Rasanya tidak berlebihan kita menunjukan keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi kelistrikan nasional kita. Kondisi keuanga...
Ini Bukan Sekedar Neliberalisme Tapi Penjarahan!
Suara Kita
Haru, Sujud Syukur di Ruang Mahkamah Kostitusi (MK). Diluar dugaan banyak orang Serikat Pekerja PLN memenangkan gugatan Judiaci...
Pertamina Tak Perlu Latah Bangun SPBU Eceran Akar Rumput
Suara Kita
Seiring dengan kemajuan tehnologi, hampir 90 persen dari penjual BBM eceran yang menggunakan botol sekarang sudah beralih mengg...
Belajar di Sekolah Swasta Bukan Kiamat
Suara Kita
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah negeri melahirkan suka bagi orang tua yang anaknya diterima dan menyisa...
​Sosok Dirut Pertamina, Tantangan Bagi Pemerintah
Suara Kita
PERTAMINA sebagai perusahaan energi, pada dasarnya memerlukan dirut yang handal dan sudah terbukti menguasai bisnis migas.Pada ...
​Menanti Dirut Baru Pertamina
Suara Kita
Dalam beberapa tahun terakhir Direksi Pertamina sangat aktif mempromosikan rencana pengembangan korporasi sebagai perusahaan en...
​Jaring Dirut Pertamina Harus Obyektif dan Transparan
Suara Kita
PT Pertamina (Persero) sebagai holding BUMN sektor migas masih rentan terhadap intervensi dan cooptasi kepentingan elit politik...
Matahari Kembar Hanya Sebuah Isu
Suara Kita
Publik di negeri ini sangat tahu bahwa PT Pertamina (Persero) bukan satu-satuanya BUMN yang ada posisi Wakil Direktur Utama (Wa...
​Harga Premium dan Solar Subsidi Tak Naik, Pertamina Merugi Rp 2,9 T
Suara Kita
Sehubungan dengan trend kenaikan harga minyak mentah dunia berkisar diangak 52 USD – 55 USD per barrel untuk periode January 20...