Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Ini Bukan Sekedar Neliberalisme Tapi Penjarahan!

19 Okt. 2017, 17.09.20

Ini Bukan Sekedar Neliberalisme Tapi Penjarahan!

Haru, Sujud Syukur di Ruang Mahkamah Kostitusi (MK). Diluar dugaan banyak orang Serikat Pekerja PLN memenangkan gugatan Judiacial Review (JR) terhadap UU Ketenagalistrikan. MK mengabulkan sebagian tuntutan para pemohon berkaitan dengan pasal-pasal yang menjadi jantung UU ini, jantung neoleiberalisme ketenagalistrikan.

Kami yang dipercaya menjadi saksi ahli para pemohon dalam JR tersebut tentu saja merasa senang. Ini adalah dasar untuk penyelamatan kedaualatan negara atas ketenagalistrikan dan sekaligus dasar untuk perlindungan dan penyelamatan hajat hidup orang banyak.

Namun harapan rakyat agar pemerintah menjalankan putusan MK secara konsisten ternyata hanyalah harapan hampa. Pemerintah malah melakukan hal sebaliknya, yakni membuat sistem pengelolaan ketenagalistrikan yang sangat neoliberal, menyerahkan usaha ketenagalistrikan kepada swasta, mencabut subsidi listrik dan mengejar kenaikan tarif dasar listrik agar sesuai harga pasar.

Tidak hanya itu, Badan Usaha Milik Negara (PLN) menjadi ajang bancakan oligarki politik untuk mengeruk uang bagi kepentingan pribadi dan golongan.

Pemerintah melalui berbagai regulasi memecah belah unit usaha PLN menjadi unit unit bisnis yang dikuasai oligarki. Pemerintah menjadikan PLN Sebagai pasar bagi bisnis infrastruktur impor baik yang baru maupun bekas. Oligarki menjadikan PLN sebagai pasar untuk menjual batubara mahal, gas mahal dan solar mahal. Pembangkit milik PLN dimatikan secara sistematis, sementara pembangkit swasta disediakan pasar dan harga yang sangat menguntungkan.

Penjarahan

Sumber internal PLN yang paling terpercaya mengatakan bahwa mereka tidak berdaya menghadapi permainan politik, mereka dipaksa menjalankan proyek tidak masuk akal 35 ribu megawat, mereka dipaksa membiayai pengeluaran infrastuktur yang tidak rasional, mereka dipaksa membeli energi dengan harga yang sangat mahal, yang semua itu harus ditutup dengan utang PLN.

Sekarang ini utang PLN kepada lembaga keuangan internasional telah mendekati Rp. 300 triliun ditambah utang lain lain berakumulasi nendekati Rp. 500 triliun. Semua utang itu adalah biaya bagi sebuah ambisi penguasa yang sangat besar. Ambisi yang mengakibatkan PLN berada di tepi jurang kebangkrutan yang menyakitkan.

PLN sebentar lagi ambruk, tidak sanggup menanggung beban utang, resiko utang meningkat, ditambah lagi statement Menteri Keuangan yang semakin menimbulkan ketidakpercayaan para pemilik uang dan PLN siap siap menghadapi debt para collector.

Sementara pada sisi lain, pemerintah untung karena tidak lagi memberikan subsidi listrik, seluruh mitra bisnis PLN yakni para pemberi utang, para pemasok infrastuktur, para vendor, para pedagang batubara dan gas untuk PLN, para pemilik pembangkit swasta, para penjual pulsa listrik, semua untung besar. Pihak PLN bermuara pada penjarahan terhadap rakyat yang tengah sekarat.

Oleh : Salamuddin Daeng

Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Pertamina Tak Perlu Latah Bangun SPBU Eceran Akar Rumput
Suara Kita
Seiring dengan kemajuan tehnologi, hampir 90 persen dari penjual BBM eceran yang menggunakan botol sekarang sudah beralih mengg...
Belajar di Sekolah Swasta Bukan Kiamat
Suara Kita
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah negeri melahirkan suka bagi orang tua yang anaknya diterima dan menyisa...
​Dirut Pertamina: Harus Bebas Oligarki
Suara Kita
Menteri BUMN telah mengganti Dirut dan Wakil Dirut Pertamina tanpa alasan yang logis dan relevan pada awal Februari 2017.Keputu...
​Sosok Dirut Pertamina, Tantangan Bagi Pemerintah
Suara Kita
PERTAMINA sebagai perusahaan energi, pada dasarnya memerlukan dirut yang handal dan sudah terbukti menguasai bisnis migas.Pada ...
​Menanti Dirut Baru Pertamina
Suara Kita
Dalam beberapa tahun terakhir Direksi Pertamina sangat aktif mempromosikan rencana pengembangan korporasi sebagai perusahaan en...
​Jaring Dirut Pertamina Harus Obyektif dan Transparan
Suara Kita
PT Pertamina (Persero) sebagai holding BUMN sektor migas masih rentan terhadap intervensi dan cooptasi kepentingan elit politik...
Matahari Kembar Hanya Sebuah Isu
Suara Kita
Publik di negeri ini sangat tahu bahwa PT Pertamina (Persero) bukan satu-satuanya BUMN yang ada posisi Wakil Direktur Utama (Wa...
​Harga Premium dan Solar Subsidi Tak Naik, Pertamina Merugi Rp 2,9 T
Suara Kita
Sehubungan dengan trend kenaikan harga minyak mentah dunia berkisar diangak 52 USD – 55 USD per barrel untuk periode January 20...
Gubernur Maluku Tak Perlu Malu Belajar dari Anak Buah
Suara Kita
Kabupaten Buru Selatan (Bursel) sebagai salah satu kabupaten muda di Provinsi Maluku saat ini tumbuh cukup pesat. Di bawah kepe...