Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Ini Bukan Sekedar Neliberalisme Tapi Penjarahan!

19 Okt. 2017, 17.09.20

Ini Bukan Sekedar Neliberalisme Tapi Penjarahan!

Haru, Sujud Syukur di Ruang Mahkamah Kostitusi (MK). Diluar dugaan banyak orang Serikat Pekerja PLN memenangkan gugatan Judiacial Review (JR) terhadap UU Ketenagalistrikan. MK mengabulkan sebagian tuntutan para pemohon berkaitan dengan pasal-pasal yang menjadi jantung UU ini, jantung neoleiberalisme ketenagalistrikan.

Kami yang dipercaya menjadi saksi ahli para pemohon dalam JR tersebut tentu saja merasa senang. Ini adalah dasar untuk penyelamatan kedaualatan negara atas ketenagalistrikan dan sekaligus dasar untuk perlindungan dan penyelamatan hajat hidup orang banyak.

Namun harapan rakyat agar pemerintah menjalankan putusan MK secara konsisten ternyata hanyalah harapan hampa. Pemerintah malah melakukan hal sebaliknya, yakni membuat sistem pengelolaan ketenagalistrikan yang sangat neoliberal, menyerahkan usaha ketenagalistrikan kepada swasta, mencabut subsidi listrik dan mengejar kenaikan tarif dasar listrik agar sesuai harga pasar.

Tidak hanya itu, Badan Usaha Milik Negara (PLN) menjadi ajang bancakan oligarki politik untuk mengeruk uang bagi kepentingan pribadi dan golongan.

Pemerintah melalui berbagai regulasi memecah belah unit usaha PLN menjadi unit unit bisnis yang dikuasai oligarki. Pemerintah menjadikan PLN Sebagai pasar bagi bisnis infrastruktur impor baik yang baru maupun bekas. Oligarki menjadikan PLN sebagai pasar untuk menjual batubara mahal, gas mahal dan solar mahal. Pembangkit milik PLN dimatikan secara sistematis, sementara pembangkit swasta disediakan pasar dan harga yang sangat menguntungkan.

Penjarahan

Sumber internal PLN yang paling terpercaya mengatakan bahwa mereka tidak berdaya menghadapi permainan politik, mereka dipaksa menjalankan proyek tidak masuk akal 35 ribu megawat, mereka dipaksa membiayai pengeluaran infrastuktur yang tidak rasional, mereka dipaksa membeli energi dengan harga yang sangat mahal, yang semua itu harus ditutup dengan utang PLN.

Sekarang ini utang PLN kepada lembaga keuangan internasional telah mendekati Rp. 300 triliun ditambah utang lain lain berakumulasi nendekati Rp. 500 triliun. Semua utang itu adalah biaya bagi sebuah ambisi penguasa yang sangat besar. Ambisi yang mengakibatkan PLN berada di tepi jurang kebangkrutan yang menyakitkan.

PLN sebentar lagi ambruk, tidak sanggup menanggung beban utang, resiko utang meningkat, ditambah lagi statement Menteri Keuangan yang semakin menimbulkan ketidakpercayaan para pemilik uang dan PLN siap siap menghadapi debt para collector.

Sementara pada sisi lain, pemerintah untung karena tidak lagi memberikan subsidi listrik, seluruh mitra bisnis PLN yakni para pemberi utang, para pemasok infrastuktur, para vendor, para pedagang batubara dan gas untuk PLN, para pemilik pembangkit swasta, para penjual pulsa listrik, semua untung besar. Pihak PLN bermuara pada penjarahan terhadap rakyat yang tengah sekarat.

Oleh : Salamuddin Daeng

Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Pelatihan  Jurnalis dan Dunia "Antah Berantah"
Suara Kita
Penulis: Pangihutan Simatupang (Kepala SJI Prov. DKI Jakarta)Wartawan atau Jurnalis merupakan profesi yang unik, ini yang d...
Kemelut PPDB  2018
Suara Kita
Penulis: Pangihutan Simatupang (Kepala SJI PWI DKI Jakarta, Red Sentana) Setiap tahun, salah satu kesibukan orangtua murid a...
Tolak Kesepakatan Kontrak Freeport yang Merugikan Negara!
Suara Kita
Indonesian Resources Studies (IRESS) menolak keras rencana pemerintah menyelesaikan negosiasi kontrak tambang Freeport bulan in...
Menelusuri Jejak Sejarah Pancasila
Suara Kita
Menjelang 73 tahun lahirnya Pancasila, dengan bantuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), saya dituntun untuk bertem...
Merekatkan Serpihan Indonesia Hebat
Suara Kita
Kesejahteraan adalah impian seluruh rakyat Indonesia.Negara melalui pemerintahan lah, yang bertugas membikin impian rakyat jadi...
Batalkan Permen ESDM No.23 Tahun 2018
Suara Kita
Presiden Joko Widodo perlu segera membatalkan Permen ESDM No.23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Berakhi...
Kendala  Kecil   Pencegahan   Kekerasan  Terhadap  Anak
Suara Kita
Oleh Pangihutan Simatupang (Kepala SJI PWI DKI Jakarta/Red Sentana). TINDAKAN para "predator" anak sudah keterlaluan, sudah ...
Nilai-Nilai Pancasila di Pundak Jurnalis
Suara Kita
Oleh Pangihutan S (Red Sentana) PANCASILA sebagai ideologi bangsa telah melewati perjalanan panjang, beribu rintangan dan pe...
Ratapan Dibalik Tol Ambruk
Suara Kita
Oleh Pangihutan Simatupang (Red Sentana)Ketika sebagian penduduk kota tertidur, para pekerja proyek infrastruktur tengah berjua...