Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Jaring Dirut Pertamina Harus Obyektif dan Transparan

26 Feb. 2017, 3.45.29

​Jaring Dirut Pertamina Harus Obyektif dan Transparan

Jakarta, Sentananews.com

PT Pertamina (Persero) sebagai holding BUMN sektor migas masih rentan terhadap intervensi dan cooptasi kepentingan elit politik dan mafia migas.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemecatan Dwi Soetjipto sebagai Dirut dan penghapusan Wakil Dirut terjadi karena adanya tarik menarik kepentingan yang kuat yang sesungguhnya mengganggu kinerja Pertamina dalam memberikan pelayanan publik.

Modus konflik semacam yang menimbulkan ketidakharmonisan di internal Pertamina memang sengaja dipelihara oleh pihak tertentu agar elit politik dan "pengusaha hitam" mudah untuk mengendalikan BUMN sektor migas ini sebagai pundi-pundi keuangannya.

Belajar dari pengalaman di era kepemimpinan Dwi Soetjipto, cara pengusaha hitam untuk menguasai Pertamina adalah dengan menggunakan pihak internal untuk menimbulkan ketidakharmonisan di jajaran direksi sehingga menganggu performa Pertamina dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Pemerintah yang telah melahirkan kursi Direktur Mega projek yang diisi oleh Rahmat Hardadi bekas Direktur Pengolahan yang khusus menangani megaproyek infrastruktur senilai Rp 700 triliun, t entu tidak luput dari upaya pengusaha hitam untuk menempatkan orangnya sebagai Dirut yang merupakan nahkoda BUMN sektor migas ini.

Karenanya Pemerintah harus banyak mempertimbangkan berbagai aspek kepemimpinan dan profesionalitas yang telah diakui secara nasional maupun internasional dan background harus bersih dari berbagai kepentingan elit politik serta harus bebas konflik dengan anggota direksi pertamina lainnya.

Langkah pemerintah dalam menentukan Direktur Utama definitif dalam kurun waktu 1 minggu ke depan harus banyak mempertimbangkan aspek profesionalitas, integritas dan independensi dari pengaruh kepentingan elit politik dan pengusaha hitam atau bahkan mafia migas.

Ketiga aspek tersebut menjadi satu kesatuan yang harus dimiliki oleh calon Dirut Pertamina dan tentunya juga bagaimana bisa membangun relasi dan komunikasi (pengeloaan manajemen) dengan jajaran di bawahnya sebagai satu team yang membawa misi korporasi baik di nasional maupun internasional.

Kita patut memberikan apresiasi terhadap dewan komisaris yang secara maraton melakukan uji kompetensi dalam menjaring kandidat Dirut Pertamina yang dibatasi waktu selama 30 hari. Memang tidak mudah untuk mencari figur calon Dirut yang akan menghadapi peluang dan tantangan di sektor migas.

Dewan komisaris harus memiliki aspek prudent (kehati-hatian) dalam memilih calon Dirut.

Prinsip kehati-hatian harus menjadi pertimbangan khusus supaya pemerintah tidak salah dalam mengambil keputusan yang dapat menjadi bom waktu. Jangan sampai karena faktor "waktu" yang terbatas (30 hari) dewan komisaris dan Kementerian BUMN memaksakan kehendak kepentingan pihak-pihak tertentu dan atau golongannya karena hanya memburu rente dari megaprojek infrastruktur, dan lain-lain.

Dewan komisaris harus obyektif dan transparan dalam menjaring calon dirut BUMN sektor migas ini. Berkaca pada problem leadership dan profesionalitas terkait dicopotnya Dwi Soecipto, sudah sangat perlu harus ada uji publik supaya harapan masyarakat terhadap pemimpin BUMN sektor migas tercapai dan bebas dari kepentingan elit politik dan mafia migas

Saat ini keputusan ada di Presiden. Kita berharap bahwa pemerintah harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam memilih pemimpin supaya tepat sehingga mampu membawa pertamina menjadi pemain migas kelas dunia yang disegani seperti dulu.

Pemerintah tidak perlu bergantung dengan ucapannya yang akan mengisisi posisi Dirut paling lama 30 hari setelah pencopotan Dwi Soecipto.

Lebih baik Menteri BUMN memperpanjang masa tugas Plt Dirut atau menunjuk Plt Dirut baru agar punya waktu yang cukup dalam menseleksi calon Dirut yang bisa diterima oleh semua pihak.

Oleh: Gigih Guntoro

Pengamat ekonomi dan Direktur Eksekutif Indonesian Club


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Ini Bukan Sekedar Neliberalisme Tapi Penjarahan!
Suara Kita
Haru, Sujud Syukur di Ruang Mahkamah Kostitusi (MK). Diluar dugaan banyak orang Serikat Pekerja PLN memenangkan gugatan Judiaci...
Pertamina Tak Perlu Latah Bangun SPBU Eceran Akar Rumput
Suara Kita
Seiring dengan kemajuan tehnologi, hampir 90 persen dari penjual BBM eceran yang menggunakan botol sekarang sudah beralih mengg...
Belajar di Sekolah Swasta Bukan Kiamat
Suara Kita
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah negeri melahirkan suka bagi orang tua yang anaknya diterima dan menyisa...
​Dirut Pertamina: Harus Bebas Oligarki
Suara Kita
Menteri BUMN telah mengganti Dirut dan Wakil Dirut Pertamina tanpa alasan yang logis dan relevan pada awal Februari 2017.Keputu...
​Sosok Dirut Pertamina, Tantangan Bagi Pemerintah
Suara Kita
PERTAMINA sebagai perusahaan energi, pada dasarnya memerlukan dirut yang handal dan sudah terbukti menguasai bisnis migas.Pada ...
​Menanti Dirut Baru Pertamina
Suara Kita
Dalam beberapa tahun terakhir Direksi Pertamina sangat aktif mempromosikan rencana pengembangan korporasi sebagai perusahaan en...
Matahari Kembar Hanya Sebuah Isu
Suara Kita
Publik di negeri ini sangat tahu bahwa PT Pertamina (Persero) bukan satu-satuanya BUMN yang ada posisi Wakil Direktur Utama (Wa...
​Harga Premium dan Solar Subsidi Tak Naik, Pertamina Merugi Rp 2,9 T
Suara Kita
Sehubungan dengan trend kenaikan harga minyak mentah dunia berkisar diangak 52 USD – 55 USD per barrel untuk periode January 20...
Gubernur Maluku Tak Perlu Malu Belajar dari Anak Buah
Suara Kita
Kabupaten Buru Selatan (Bursel) sebagai salah satu kabupaten muda di Provinsi Maluku saat ini tumbuh cukup pesat. Di bawah kepe...