Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Jaring Dirut Pertamina Harus Obyektif dan Transparan

26 Feb. 2017, 3.45.29

​Jaring Dirut Pertamina Harus Obyektif dan Transparan

Jakarta, Sentananews.com

PT Pertamina (Persero) sebagai holding BUMN sektor migas masih rentan terhadap intervensi dan cooptasi kepentingan elit politik dan mafia migas.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemecatan Dwi Soetjipto sebagai Dirut dan penghapusan Wakil Dirut terjadi karena adanya tarik menarik kepentingan yang kuat yang sesungguhnya mengganggu kinerja Pertamina dalam memberikan pelayanan publik.

Modus konflik semacam yang menimbulkan ketidakharmonisan di internal Pertamina memang sengaja dipelihara oleh pihak tertentu agar elit politik dan "pengusaha hitam" mudah untuk mengendalikan BUMN sektor migas ini sebagai pundi-pundi keuangannya.

Belajar dari pengalaman di era kepemimpinan Dwi Soetjipto, cara pengusaha hitam untuk menguasai Pertamina adalah dengan menggunakan pihak internal untuk menimbulkan ketidakharmonisan di jajaran direksi sehingga menganggu performa Pertamina dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Pemerintah yang telah melahirkan kursi Direktur Mega projek yang diisi oleh Rahmat Hardadi bekas Direktur Pengolahan yang khusus menangani megaproyek infrastruktur senilai Rp 700 triliun, t entu tidak luput dari upaya pengusaha hitam untuk menempatkan orangnya sebagai Dirut yang merupakan nahkoda BUMN sektor migas ini.

Karenanya Pemerintah harus banyak mempertimbangkan berbagai aspek kepemimpinan dan profesionalitas yang telah diakui secara nasional maupun internasional dan background harus bersih dari berbagai kepentingan elit politik serta harus bebas konflik dengan anggota direksi pertamina lainnya.

Langkah pemerintah dalam menentukan Direktur Utama definitif dalam kurun waktu 1 minggu ke depan harus banyak mempertimbangkan aspek profesionalitas, integritas dan independensi dari pengaruh kepentingan elit politik dan pengusaha hitam atau bahkan mafia migas.

Ketiga aspek tersebut menjadi satu kesatuan yang harus dimiliki oleh calon Dirut Pertamina dan tentunya juga bagaimana bisa membangun relasi dan komunikasi (pengeloaan manajemen) dengan jajaran di bawahnya sebagai satu team yang membawa misi korporasi baik di nasional maupun internasional.

Kita patut memberikan apresiasi terhadap dewan komisaris yang secara maraton melakukan uji kompetensi dalam menjaring kandidat Dirut Pertamina yang dibatasi waktu selama 30 hari. Memang tidak mudah untuk mencari figur calon Dirut yang akan menghadapi peluang dan tantangan di sektor migas.

Dewan komisaris harus memiliki aspek prudent (kehati-hatian) dalam memilih calon Dirut.

Prinsip kehati-hatian harus menjadi pertimbangan khusus supaya pemerintah tidak salah dalam mengambil keputusan yang dapat menjadi bom waktu. Jangan sampai karena faktor "waktu" yang terbatas (30 hari) dewan komisaris dan Kementerian BUMN memaksakan kehendak kepentingan pihak-pihak tertentu dan atau golongannya karena hanya memburu rente dari megaprojek infrastruktur, dan lain-lain.

Dewan komisaris harus obyektif dan transparan dalam menjaring calon dirut BUMN sektor migas ini. Berkaca pada problem leadership dan profesionalitas terkait dicopotnya Dwi Soecipto, sudah sangat perlu harus ada uji publik supaya harapan masyarakat terhadap pemimpin BUMN sektor migas tercapai dan bebas dari kepentingan elit politik dan mafia migas

Saat ini keputusan ada di Presiden. Kita berharap bahwa pemerintah harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam memilih pemimpin supaya tepat sehingga mampu membawa pertamina menjadi pemain migas kelas dunia yang disegani seperti dulu.

Pemerintah tidak perlu bergantung dengan ucapannya yang akan mengisisi posisi Dirut paling lama 30 hari setelah pencopotan Dwi Soecipto.

Lebih baik Menteri BUMN memperpanjang masa tugas Plt Dirut atau menunjuk Plt Dirut baru agar punya waktu yang cukup dalam menseleksi calon Dirut yang bisa diterima oleh semua pihak.

Oleh: Gigih Guntoro

Pengamat ekonomi dan Direktur Eksekutif Indonesian Club


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Batalkan Permen ESDM No.23 Tahun 2018
Suara Kita
Presiden Joko Widodo perlu segera membatalkan Permen ESDM No.23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Berakhi...
Kendala  Kecil   Pencegahan   Kekerasan  Terhadap  Anak
Suara Kita
Oleh Pangihutan Simatupang (Kepala SJI PWI DKI Jakarta/Red Sentana). TINDAKAN para "predator" anak sudah keterlaluan, sudah ...
Nilai-Nilai Pancasila di Pundak Jurnalis
Suara Kita
Oleh Pangihutan S (Red Sentana) PANCASILA sebagai ideologi bangsa telah melewati perjalanan panjang, beribu rintangan dan pe...
Ratapan Dibalik Tol Ambruk
Suara Kita
Oleh Pangihutan Simatupang (Red Sentana)Ketika sebagian penduduk kota tertidur, para pekerja proyek infrastruktur tengah berjua...
​Pilkada dan Energy Untuk Rakyatnya
Suara Kita
Setelah 72 tahun negeri ini merdeka, saya harus berani jujur berkata, bahwa, barulah sekarang ini ada program BBM Satu Harga ya...
​BBM Satu Harga, Untuk Keadilan dan Kesetaraan
Suara Kita
Jika saya berhak mengatasnamakan rakyat yang ada di di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau 3T di negeri ini , maka saya ...
​Kalang Kabut Program 35.000 MW yang Diserahkan ke Swasta
Suara Kita
Rasanya tidak berlebihan kita menunjukan keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi kelistrikan nasional kita. Kondisi keuanga...
Ini Bukan Sekedar Neliberalisme Tapi Penjarahan!
Suara Kita
Haru, Sujud Syukur di Ruang Mahkamah Kostitusi (MK). Diluar dugaan banyak orang Serikat Pekerja PLN memenangkan gugatan Judiaci...
Pertamina Tak Perlu Latah Bangun SPBU Eceran Akar Rumput
Suara Kita
Seiring dengan kemajuan tehnologi, hampir 90 persen dari penjual BBM eceran yang menggunakan botol sekarang sudah beralih mengg...