Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Kalang Kabut Program 35.000 MW yang Diserahkan ke Swasta

27 Nov. 2017, 19.09.47

​Kalang Kabut Program 35.000 MW yang Diserahkan ke Swasta

Oleh: Ir. Jumadis Abda MM, MEng*)

Rasanya tidak berlebihan kita menunjukan keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi kelistrikan nasional kita. Kondisi keuangan PLN yang terus memburuk bahkan kemungkinan dapat gagal bayar terhadap pinjaman yang jatuh tempo.

Bahkan menurut surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kondisi ini dapat beresiko terhadap keuangan negara. Padahal biaya operasi (bpp) PLN masih cukup tinggi terutama di energi primer yang menggerus keuangan PLN, dan akan lebih meningkat lagi beban itu setelah pembangunan infrastruktur program 35.000 MW selesai dilakukan.

Karena disinyalir setelah dibangun justeru menganggur akibat over capacity, sehingga perlu dievaluasi untuk mengurangi beban keuangan itu.

Kondisi ini sebenarnya dari awal sudah diduga bakal terjadi. Oleh sebab itu SP PLN telah bersuara dan mengingatkan, sebelum terjadi. SP PLN beberapa kali berkirim surat ke Dirut PLN terkait kondisi ini.

Dimikian juga pada forum-forum bertemuan antara SP PLN dan Dirut PLN secara langsung juga disampaikan. Namun sayangnya koreksi terhadap permasalahan tersebut tidak dilakukan.

Misalnya pembangkit masih banyak menggunakan energi primer mahal, harga energi terutama gas alam masih belum wajar serta koreksi program 35.000 MW yang dibangun sangat berlebih dan diserahkan ke swasta.

Bahkan pada 26 Agustus 2015 SP PLN merencanakan konferensi pers terkait dominasi swasta dalam program 35.000 MW yang bakal merugikan PLN sehingga diketahui publik. Konferensi pers tidak jadi dilakukan karena Dirut PLN bersedia menerima SP PLN untuk menyampaikan aspirasinya. Tanggal 28 Agustus 2015 dipaparkan lah kajian SP PLN itu di ruangan Dirut PLN. Bahwa program tersebut bakal sangat merugikan PLN dengan potensi kerugian Rp. 140 triliun/ tahun. Sebuah angka yang luar biasa besarnya dan tidak bisa dikatakan sedikit.

Angka inilah yang kemungkinan dibawa oleh Dirut PLN ke Menko Maritim pada pertemuan tanggal 7 September 2015 di Kantor Menko Maritim. Sehingga pada saat itu keluarlah angka US $ 10,7 milyar sebagaimana yang disebutkan oleh Menko Maritim DR. Rizal Ramli kala itu yang merupakan kerugian PLN serta bisa membangkrutkan PLN.

Oleh sebab itu Menko Maritim menegaskan bahwa, "program 35.000 akan dievaluasi dengan total kapasitas yang dibangun hanya sekitar 16.000 MW lebih-lebih sedikitlah", lanjutnya.

Namun pada kesempatan yang lain pada tanggal 10 September 2015 jam siaran 10 pagi, saat diwawancarai wartawan TV ONE, sangat disayangkan kembali Dirut PLN menyampaikan bahwa program 35.000 harus dilaksanakan karena sudah sesuai kebutuhan, dan ini bisa diserap sampai lima tahun yang akan datang.

Tentu saja kondisi ini membuat SP PLN prihatin. Karena SP PLN telah mengkajinya dengan matang dampak yang ditimbulkan bila tidak ada koreksi. PLN akan sangat terbebani dan yang lebih fatal lagi tentunya apabila program ini diteruskan dengan didominasi listrik swasta maka dapat diduga merupakan pelanggaran UUD 1945 pasal 33 ayat 2, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Kelistrikan adalah termasuk cabang-cabang produksi yang penting, jadi tidak boleh diserahkan kepada perusahaan pribadi, sehingga harus dikuasai negara.

Dampak dari pernyataan Dirut PLN bahwa program 35.000 MW tetap dilaksanakan adalah semakin digencarkan kampanye 35.000 MW ini. Di wall paper PC masing-masing pegawai PLN misalnya tertulis "35.000 MW UNTUK INDONESIA". Di media massa cetak maupun elektronik juga dengan bangga Direksi PLN mengekspos bahwa penandatanganan PPA dengan IPP sudah semakin besar persentasenya dan mencapai kemajuan berarti.

Bahkan terdengar juga bahwa unit-unit PLN wajib membantu IPP untuk kemudahan pembangunannya. Seperti membantu pembebasan lahan, memberikan supervisi, termasuk kemungkinan menggunakan lahan milik PLN sendiri. Agar IPP pembangunannya berjalan 'sukses'.

Mengetahui kondisi inilah serta dampaknya bagi PLN dikemudian hari akibat program ini maka SP PLN tidak bisa diam untuk terus mengingatkannya. Jangan sampai PLN justru masuk jurang yang pastinya akan dibebankan ke rakyat juga.

Sebagai organisasi besar dan strategis di perusahaan milik rakyat tsb, maka pada tanggal 20 s.d 21 April 2016 SP PLN terpaksa harus turun ke jalan dengan sekitar 5.000 orang anggotanya dari seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Tujuan kami adalah untuk meluruskan arah kelistrikan dan pengelolaan energi bangsa. Menyuarakan penolakan upaya pelemahan PLN baik yang dilakukan dari dalam maupun dari luar PLN, termasuk pelaksanaan program 35.000 MW yang sangat berlebih dan diserahkan ke swasta itu. SP PLN memandang bahwa program tersebut bagian dari skenario untuk pelemahan PLN. SP PLN menolak dengan keras program yang justeru akan melemahkan PLN itu.

Aspirasi melalui unjuk rasa turun ke jalan ini disampaikan langsung ke Dirut PLN, ke Presiden melalui Kepala Staf Kepresidenan, Menteri ESDM serta Menko Maritim. Dari beberapa unsur yang menerima aspirasi SP PLN tersebut hanya dari Menko Maritim mendapat respon yang baik dan menerima aspirasi SP PLN itu.

Kita tidak habis pikir kenapa usulan program untuk direvisi tersebut tidak dapat diterima. Apalagi Dirut PLN sendiri sebelumnya sudah tahu resikonya bila diteruskan, pada saat SP PLN bertemu tanggal 28 Agustus 2015 itu. "Take or pay ya," kata beliau setengah terkejut karena dampak kerugian yang ditimbulkannya.

Karena masih terus terjadi kampanye 35.000 MW itu sedangkan potensi bagi kerugian PLN dan kelistrikan negara sangatlah besar maka demi kecintaan SP PLN kepada PLN yang tidak menginginkan perusahaan terpuruk maka pada tanggal 3 Juni 2016 DPP SP PLN dengan 48 Ketua DPD SP PLN seluruh Indonesia mendatangi KPK dalam upaya pencegahan kerugian negara itu, dalam program 35.000 MW tersebut.

Tidak sampai disitu SP PLN juga melakukan FGD dengan berbagai kalangan, seperti mahasiswa, anggota DPR RI, DEN, tokoh dan pengamat kelistrikan, melakukan seminar dan bahkan kembali turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya pada rapat akbar tgl 24 s.d 25 Januari 2017 yang salah satu tuntutannya mengevaluasi program 35.000 MW serta menolak take or pay listrik swasta yang merugikan PLN.

Usaha keras terus SP PLN lakukan untuk menyelamatkan PLN dari keterpurukan serta menjaga keberlangsungan operasinya semata-mata untuk memberi kemanfaatan kepada bangsa Indonesia.

Usaha-usaha tersebut walau banyak tantangan dan resistansi terutama dari internal PLN sendiri berupa upaya pengkerdilan, pemberangusan organisasi SP PLN, bahkan upaya kriminalisasi terhadap pengurusnya, namun hal ini tidak menyurutkan langkah SP PLN on the track dalam perjuangannya.

Alhamdulillah berbagai pihak di eksternal PLN dapat juga teredukasi dan tercerahkan terhadap permasalahan yang dihadapi PLN. Termasuk program 35.000 MW yang berlebih dan diserahkan ke swasta tsb yang akan membuat PLN semakin terbebani. Paling tidak pola operasi pembangkit menjadi tidak efisien dan berbiaya tinggi (high cost) karena tidak berdasarkan merit order.

Usaha ini sudah ada juga pengaruhnya di kalangan mahasiswa. Hal ini terlihat dari kesadaran mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI dan FTUI, yang akhirnya sama-sama ikut berjuang berkolaborasi mengadakan seminar. Serta diikuti juga oleh perwakilan BEM seluruh Indonesia. Seperti BEM Unsyiah, Unri, Unsri, KM ITB, BEM UGM, ITS, Undip, Unhas dll.

Hasil rekomendasi seminar tersebut ternyata menjadi referensi Menteri Keuangan untuk mengatasi masalah PLN.

Saat itulah baru banyak pihak yang berkepentingan merasa tersentak setelah keluarnya surat dari Menteri Keuangan tentang kondisi keuangan dan kinerja PLN. PLN yang kemungkinan dapat gagal bayar karena DSR PLN yang ternyata sangat menghawatirkan, kurang dari 1 dari batas standar 1,5. Sementara penerimaan PLN tidak menggembirakan dari penjualan energi listrik serta beban dari biaya operasi yang masih tinggi terutama di sisi energi primer.

Hal ini jelas merupakan tugas Menkeu sebagai bendahara negara untuk mengingatkan kondisi PLN ini serta memberikan solusi pemecahannya.

Solusi penurunan biaya energi primer dan evaluasi pembangunan infrastruktur harus dilakukan agar kondisi keuangan PLN kembali pulih.

Hal ini tentu saja sesuai dengan rekomendasi seminar National Energy Summit (NES) diselenggarakan oleh BEM UI dan BEM FTUI bekerja sama dengan SP PLN di Hotel Borobudur Jakarta 7 Agustus 2017 yang lalu itu. Yang sebagaimana diketahui hasil rekomendasi tersebut sebelumnya diserahkan oleh Ketua BEM UI M. Syaiful Mujab ke Menkeu disela-sela kegiatan penerimaan mahasiswa baru di Kampus UI Depok.

Setelah keluarnya surat Menkeu tersebut saat ini kita semua bisa merasakan kondisi PLN. Terbuka apa yang terjadi di dalam PLN yang sesungguhnya.

Hal yang paling dirasakan saat ini adalah kepanikan dengan bertambahnya pembangkit yang masuk sistem. Baik pembangkit PLN, apalagi IPP. Sudah mulai terjadi kepanikan itu akibat kelebihan daya pembangkit. Mau dibawa kemana daya yang sudah tersedia itu?

Di beberapa sistem kelistrikan cadangan daya terus bertambah. Sebutlah sistem Jawa Bali pembangkit PJB sudah banyak yang menganggur, sistem Sumatera Selatan PLTU Bukit Asam yang murah harus reserve shutdown, Sistem Khatulistiwa di Kalbar, Sistem Sulselrabar pembangkit PLN juga menganggur, Suluttenggo dll. Tercatat di sistem tersebut sudah memiliki cadangan yang besar sehingga banyak pembangkit menganggur itu.

Pembangkit yang menganggur dan tidak beroperasi ini jelas menjadi beban bagi PLN. Bila yang distop adalah pembangkit yang dibangun PLN tentu pembangkit tersebut tidak memberikan pendapatan kWh jual. Padahal yang namanya pembangunannya pastinya menggunakan duit hutang yang harus dibayar angsuran berikut bunganya. Demikian juga bila yang dianggurkan pembangkit swasta maka PLN harus bayar take or paynya. Nah disinilah bagai buah simalakama bagi PLN.

Sayangnya untuk mengatasi masalah over supply dan take or pay sebagaimana yang sudah disampaikan SP PLN jauh-jauh hari sebelumnya itu, ternyata kebijakan yang diambil oleh manajemen PLN juga tidak menyelesaikan akar masalahnya.

Kita tidak tahu kenapa tidak mau menyelesaikan akar masalah tersebut. Faktor apakah penyebabnya? Bukan kah sangat sederhana sesungguhnya jalan keluar yang dapat diambil. Langsung ke akar masalahnya.

Pertama tentu saja keberanian untuk mengakui bahwa perencanaan dan pelaksanaan program 35.000 MW tersebut pada hakekatnya keliru. Tentu saja selanjutnya kekeliruan itulah yang harus dikoreksi sehingga diluruskan kembali.

Koreksi pertama adalah evaluasi menyerahkan pembangunannya kepada swasta dengan sistem take or pay itu. Pemerintah dan manajemen PLN seyogyanya harus berani kembali 'mengambil alih' pembangunan tersebut kembali dibangun dan dikuasai oleh negara. Sesuai semangat konstitusi. Dengan wewenang pemerintah renegosiasi dan ganti biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak swasta itu.

Koreksi kedua tentunya adalah evaluasi kapasitas yang dibangun. Kapasitas yang dibangun harus sesuai dengan kebutuhan nya saja dengan reserve margin yang wajar.

Jadi keliru besar untuk mengatasi over supply itu dengan mengkampanyekan masyarakat boros energi listrik. Salah satunya dengan menyuruh masyarakat menggunakan kompor listrik. Tidak ada dalam sejarah di negara manapun pemerintahnya mengkampanyekan untuk boros energi listrik untuk yang bersifat konsumtif itu. Yang ada adalah selalu hemat energi.

Seperti memasak dengan menggunakan kompor listrik itu atau memperbanyak mengunakan ac di rumah.

Apalagi bila dikaitkan program tersebut untuk mensukseskan clean and green energi. Sumber energi listriknya sebagian besar menggunakan batu bara yang sangat polutif, kok justeru disebut clean and green energi. Kita yakin semua orang pasti gagal paham menerimanya kampanye itu.

Apalagi dampak berikutnya dari kampanye yang keliru tersebut dengan kampanye menaikkan daya pelanggan menjadi lebih besar menjadi 5.500 VA. Karena mungkin pikirannya dengan menaikkan daya menjadi lebih besar itulah akan terjadi kenaikan konsumsi listrik di masyarakat. Padahal tidaklah sesederhana itu masalahnya. Banyak variabel lain yang lebih dominan nenentukan.

Bagi orang-orang yang pernah menggunakan kompor listrik (termasuk kami pernah memakainya saat kuliah di Malaysia dulu namun pindah ke LPG juga), untuk memasak, pasti merasakan ketidak praktisannya dalam penggunaannya. Paling tidak butuh waktu yang lebih lama untuk memasak dibanding menggunakan kompor gas. Kalau kompor gas bisa diatur ingin besar apinya atau kecil saja.

Faktor menghabiskan waktu ini sangat penting dalam memasak. Apalagi kalau kompor gasnya menggunakan gas alam pipa langsung ke rumah yang jauh lebih murah harga gasnya, tentu dari segi biaya lebih murah dibandingkan kWh kompor listrik.

Apalagi tarif listrik rumah tangga di Indonesia tidak dapat dikatakan murah. Contoh di Semenanjung Malaysia yang listriknya disuplai dari TNB, harga listrik sampai pemakaian 200 kWh per bulan adalah RM Sen 21,8/ kWh. Atau sekitar Rp. 650 / kWh. Bandingkan dengan Indonesia yang listriknya dari PLN mencapai Rp. 1.467/ kWh atau Rp 1.352/ kWh untuk RTM 900 VA. Lebih dari dua kali lipat tarifnya. Nah bagaimana mungkin masyarakat akan lebih banyak menggunakan listrik sementara harganya sangat mahal. Justeru yang terjadi adalah mereka sangat selektif menggunakannya. Tentu yang dirasa perlu saja mereka menghidupkan atau menggunakan listriknya.

Apalagi opsi untuk mendorong konsumsi listrik agar meningkat di pelanggan dengan cara menaikan daya nya ternyata tidak lah sesederhana yang dibayangkan.

Disamping memakan biaya besar dari sisi PLN yang tidak bisa dikatakan kecil juga dapat dalam triliunan rupiah, bahkan dapat mencapai Rp. 132 triliun (detikfinance 16/11/2017), dalam bentuk penggantian mcb, kWh meter, dll, faktor keamanan juga sangat menentukan.

Kemampuan hantaran arus (KHA) kabel instalasi di pelanggan harus juga diperhitungkan. Kalau tidak diperhitungkan maka bila kabelnya penampangnya kecil sementara dibebani arus yang besar melebihi KHA nya itu maka kabelnya menjadi panas, bisa melelehkan isolasinya yang berdampak terjadinya hubungan singkat pada penghantar itu. Ini merupakan salah satu penyebab terjadinya kebakaran. Apakah penggantian kabel instalasi akan ditanggung PLN atau pelanggan? Bagaimana juga dengan tarif rumah tangga 3.500 VA yang dikenakan PPN. Serta banyak lagi akibat ikutan yang lain, seperti pengaruhnya terhadap beban trafo, sensitifitas CT alat ukur, dll.

Walau nanti manajemen PLN mengatakan bahwa PLN yang menanggung semua biayanya maka perlu diingat bahwa biaya yang dikeluarkan oleh PLN tersebut pastinya akan terhitung dalam total bpp listrik juga, dan tentu saja bila bpp meningkat serta untuk mempertahankan keberlangsungan operasi PLN, maka tentu harus ditutupi oleh dua sumber penerinaan PLN yakni menaikan tarif listrik atau menambah subsidi negara. Keduanya tentu disebut uang dari rakyat juga. Jadi biaya itu pada hakekatnya tetap rakyat juga yang menanggung walau seolah-olah korporasi perusahaan milik negara yang menanggungnya.

Oleh sebab itu tidak ada jalan lain bagi manajemem PLN dan pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM, bahwa mengatasi over supply itu haruslah menyelesaikan akar masalahnya. Kurangi over supply itu dan kembali ke UUD 1945 pasal 33 ayat 2 itu.

Lakukan negosiasi ulang untuk diambil alih kembali oleh negara. Kapasitas yang dibangun sesuai dengan kebutuhannya saja dengan reserve margin yang wajar tentunya. Untuk mendapat tingkat efektifitas dan efisiensi yang maksimal.

Sejalan dengan itu penerapan 'reward' juga perlu diberikan kepada manajemen PLN yang telah menimbulkan gonjang ganjing dikelistrikan kita ini. Pejabat para pengelola perlu dipanggil dan ditanyakan, hal ini bisa dimulai dari perencana sistem kelistrikan di PLN.

Kenapa bisa muncul angka 35.000 MW + 7.000 MW itu untuk dibangun dalam 5 tahun tersebut? Faktor apakah penyebabnya? Berdasarkan objektifitas atau ada unsur subyektifitasnya kah?. Serta kenapa mayoritas diserahkan kepada swasta dengan sistem take or pay yang merugikan PLN itu? Ini perlu ditelusuri. Karena disinyalir dan terjadi beberapa waktu yang lalu, bukan merupakan rahasia umum di PLN ada pejabat di bidang terkait di geser konon kabarnya karena mempertahankan prinsip, idealisme dan objektifitas. Sehingga tidak disenangi.

Kita tentu saja harus mendorong KPK untuk bisa masuk melakukan penyelidikan sekaligus selanjutnya melakukan penyidikan. Karena kerugian negara sangatlah besar. Mungkin kalau kita bandingkan dengan e-KTP maka e-KTP itu tidak ada apa-apanya sama sekali dari sisi kerugiannya. Kira-kira 'hanya' beberapa triliun saja. Namun di bidang kelistrikan ini dapat mencapai ratusan triliun.

Apalagi SP PLN sudah pernah mendatangi KPK dan pernah berdialog dengan teman-teman KPK jauh-jauh hari sebelumnya. Terhadap potensi kerugian yang sangat besar yang akan ditanggung negara melalui program 35.000 MW itu. Yang saat ini berangsur tapi pasti sudah mulai terjadi kerugiannya sejalan dengan pertambahan pembangkit yang menganggur dalam sistem kelistrikan, ditambah lagi dengan klausul take or pay listrik swasta itu. "PLN mengambil atau tidak mengambil kWh nya maka harus bayar".

*) Penulis adalah Ketua Umum SP PLN, Alumni Mesin FTUI, MM Unsri dan Universiti Tenaga Nasional Malaysia.


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Ini Bukan Sekedar Neliberalisme Tapi Penjarahan!
Suara Kita
Haru, Sujud Syukur di Ruang Mahkamah Kostitusi (MK). Diluar dugaan banyak orang Serikat Pekerja PLN memenangkan gugatan Judiaci...
Pertamina Tak Perlu Latah Bangun SPBU Eceran Akar Rumput
Suara Kita
Seiring dengan kemajuan tehnologi, hampir 90 persen dari penjual BBM eceran yang menggunakan botol sekarang sudah beralih mengg...
Belajar di Sekolah Swasta Bukan Kiamat
Suara Kita
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah negeri melahirkan suka bagi orang tua yang anaknya diterima dan menyisa...
​Dirut Pertamina: Harus Bebas Oligarki
Suara Kita
Menteri BUMN telah mengganti Dirut dan Wakil Dirut Pertamina tanpa alasan yang logis dan relevan pada awal Februari 2017.Keputu...
​Sosok Dirut Pertamina, Tantangan Bagi Pemerintah
Suara Kita
PERTAMINA sebagai perusahaan energi, pada dasarnya memerlukan dirut yang handal dan sudah terbukti menguasai bisnis migas.Pada ...
​Menanti Dirut Baru Pertamina
Suara Kita
Dalam beberapa tahun terakhir Direksi Pertamina sangat aktif mempromosikan rencana pengembangan korporasi sebagai perusahaan en...
​Jaring Dirut Pertamina Harus Obyektif dan Transparan
Suara Kita
PT Pertamina (Persero) sebagai holding BUMN sektor migas masih rentan terhadap intervensi dan cooptasi kepentingan elit politik...
Matahari Kembar Hanya Sebuah Isu
Suara Kita
Publik di negeri ini sangat tahu bahwa PT Pertamina (Persero) bukan satu-satuanya BUMN yang ada posisi Wakil Direktur Utama (Wa...
​Harga Premium dan Solar Subsidi Tak Naik, Pertamina Merugi Rp 2,9 T
Suara Kita
Sehubungan dengan trend kenaikan harga minyak mentah dunia berkisar diangak 52 USD – 55 USD per barrel untuk periode January 20...