Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Kemelut PPDB 2018

16 Juli 2018, 9.41.36

Kemelut PPDB  2018

Penulis: Pangihutan Simatupang (Kepala SJI PWI DKI Jakarta, Red Sentana)



Setiap tahun, salah satu kesibukan orangtua murid adalah mengurusi sekolah putra-putrinya. Sudah pasti keinginan untuk mendapatkan sekolah yang paling cocok, merupakan hal yang paling didambakan. Yakni dari sisi kualitas atau sekolah unggulan, dan tak terkecuali masalah jarak sekolah dari tempat tinggal, untuk menghemat waktu jarak tempuh dan biaya transportasi.

Namun Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini, banyak hal yang menjadi sorotan publik, bahkan adanya dugaan kesalahan yang dilakukan sebagian warga untuk mendapatkan kemudahan, misalnya dalam menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Fenomena ini terjadi di sejumlah daerah, dan memancing kepala daerahnya turut angkat bicara.


Seperti yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengancam mengeluarkan siswa dari sekolah masing-masing jika ketahuan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang tidak sesuai, atau hasil rekayasa apalagi palsu.


Ancaman itu disampaikan Gubernur setelah dia mengaku menerima banyak laporan tentang penyalahgunaan SKTM pada PPDB. Sebagian modus operandinya, orangtua murid yang sebenarnya mampu secara ekonomi, membuat SKTM untuk mendaftarkan anaknya demi mendapatkan keistimewaan. Ini adalah suatu pernyataan tegas, agar masyarakat lebih hati-hati dan tidak membuat kesalahan.

Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana SKTM bisa diterbitkan jika tidak sesuai dengan faktanya. Bagaimana warga mampu bisa pegang surat yang semestinya untuk orang miskin. Artinya sistem pembuatan SKTM tak akurat, atau memang ada unsur kesengajaan dalam masalah data. Tetapi mengapa pihak birokrat tidak mengetahuinya?.

Apakah kesalahan secara menyeluruh dilimpahkan kepada warga, dan bagaimana petugas pemerintah yang mengeluarkan SKTM?. Sekian banyak pertanyaan penting yang patut dilontarkan, namun ada hal yang terpenting yang harus diwujudkan, ini jangan menjadi kemelut, dan siapapun jangan memulai pendidikan dengan kebohongan dan kepalsuan.***


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Pelatihan  Jurnalis dan Dunia "Antah Berantah"
Suara Kita
Penulis: Pangihutan Simatupang (Kepala SJI Prov. DKI Jakarta)Wartawan atau Jurnalis merupakan profesi yang unik, ini yang d...
Tolak Kesepakatan Kontrak Freeport yang Merugikan Negara!
Suara Kita
Indonesian Resources Studies (IRESS) menolak keras rencana pemerintah menyelesaikan negosiasi kontrak tambang Freeport bulan in...
Menelusuri Jejak Sejarah Pancasila
Suara Kita
Menjelang 73 tahun lahirnya Pancasila, dengan bantuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), saya dituntun untuk bertem...
Merekatkan Serpihan Indonesia Hebat
Suara Kita
Kesejahteraan adalah impian seluruh rakyat Indonesia.Negara melalui pemerintahan lah, yang bertugas membikin impian rakyat jadi...
Batalkan Permen ESDM No.23 Tahun 2018
Suara Kita
Presiden Joko Widodo perlu segera membatalkan Permen ESDM No.23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Berakhi...
Kendala  Kecil   Pencegahan   Kekerasan  Terhadap  Anak
Suara Kita
Oleh Pangihutan Simatupang (Kepala SJI PWI DKI Jakarta/Red Sentana). TINDAKAN para "predator" anak sudah keterlaluan, sudah ...
Nilai-Nilai Pancasila di Pundak Jurnalis
Suara Kita
Oleh Pangihutan S (Red Sentana) PANCASILA sebagai ideologi bangsa telah melewati perjalanan panjang, beribu rintangan dan pe...
Ratapan Dibalik Tol Ambruk
Suara Kita
Oleh Pangihutan Simatupang (Red Sentana)Ketika sebagian penduduk kota tertidur, para pekerja proyek infrastruktur tengah berjua...
​Pilkada dan Energy Untuk Rakyatnya
Suara Kita
Setelah 72 tahun negeri ini merdeka, saya harus berani jujur berkata, bahwa, barulah sekarang ini ada program BBM Satu Harga ya...