Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Merekatkan Serpihan Indonesia Hebat

26 Mei 2018, 17.38.09

Merekatkan Serpihan Indonesia Hebat

Jakarta, sentananews.com

Kesejahteraan adalah impian seluruh rakyat Indonesia.

Negara melalui pemerintahan lah, yang bertugas membikin impian rakyat jadi nyata. Bagaimana mewujudkan impian itu, mula-mula kita lihat rumusannya.

Secara konstitusional, penggambaran tujuan pembangunan nasional dimapankan paling dekat di muka kita. Baca saja alenia keempat Pembukaan UUD 1945.

"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social," demikian, bunyi alenia keempat sebagai biopikir 'kitab suci berbangsa' kita.

Selanjutnya, kita memakai program pembangunan nasional, yang kita usung bersama, melalui pemerintah untuk mengukur perwujudan kesejahteraan rakyat.

Seperti di era ini, ere Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), sektor infrastruktur menjadi tulang punggung program pembangunan nasional.

Tagline 'Membangun dari Pinggiran' pun menjadi gerakan pembangunan infrastruktur.

Karena kesejahteraan rakyat tidak terdapat pada tempat kita berada. Melainkan, pada tujuan pembangunan di mana salah satunya pemantapan ketersediaan akses infrastruktur.

Dan, muara tagline membangun dari pinggiran adalah pemerataan pembangunan di seluruh pelosok nusantara. Maka, kesejahteraan hanya bisa diukur dengan melihat proses pemerataan pembangunan yang ada.

'Pemerataan,' kata ini juga mengasumsikan ada yang timpang. Mengasumsikan adanya ketidakadilan. Baik sosial terutama ketidakadilan ekonomi.

Ketidakadilan sosial ekonomi bahkan disinyalir banyak pihak sebagai akar permasalahan di sepanjang sejarah negeri ini.

Makanya itu, sedari dulu, kita sudah mendengar adanya 'Gerakan Benteng' di era Presiden Soekarno. Gerakan ini mencoba mengubah haluan ekonomi dari struktut ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

Nah, pelajaran mahal dari gagalnya 'Gerakan Benteng' itu adalah, mental pengusaha pribumi yang sudah dibina waktu itu cuma terus saja kalah bersaing karena minim pengalaman.

Upaya meminimalisir ketimpangan dan ketidakadilan juga kita lihat di era Soeharto dan era BJ Habibie. Ada program perkebunan inti rakyat (PIR) era Soeharto, contoh, atau kredit usaha tani (KUT) sebagai bentuk ekonomi kerakyatan di era BJ Habibie.

Di masa Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengar-dengar sempat dihidupkan lagi PIR yang digagas pada 1980-an, dan KUT yang digagas pada 1998. Tapi penghidupan yang gagal. Lemahnya kontrol malah bikin KUT, konon dililit utang trilyunan pada 2008.

Dari sanalah, setidaknya, masih ada utang ketimpangan dan ketidakadilan semenjak Orde Lama hingga Orde Reformasi yang musti dibayar.

Bila benar agenda Nawa Cita bukan cuma seputar bagaimana negara hadir di seluruh pelosok tanah air untuk memberikan rasa aman, membuat Pemerintah tidak absen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Atau, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

Tapi juga menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Indonesia Pintar, Indonesia sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, melakukan revolusi karakter bangsa, dan memperteguh Kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Makin jelaslah. Masuknya Nawa Cita karena mental pembangunan nasional yang memang harus dirombak total. Supaya pembangunan harus sesuai kebutuhan, bukan kemauan. Tambah jelas lagi; kebutuhan pembangunan nasional saat ini dan nanti adalah pemerataan.

Walhasil, tagline 'Membangun dari Pinggiran' sebagai gerakan pembangunan infrastruktur, bukan saja merupakan bentuk revolusi mental pembangunan yang harus sesuai kebutuhan. Tapi membangun dari pinggiran, itulah cara membayar utang ketimpangan dan ketidakadilan.

Dengan mengikuti proses pemerataan pembangunan sebagai tolok ukur kesejahteraan rakyat.

Dan Papua, Morotai, Kupang, Kalbar, sebagaimana kita lihat belakangan, makin menerima kehadiran negara yang membayar utang ketimpangan dan ketidakadilan melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, perumahan, irigasi, dan ketersediaan akses infrastruktur lainnya bagi kehidudpan masyarakat.

Maka, setelah 'memotret' pada bulan-bulan terakhir ini antara lain di Pekanbaru, Medan, Makassar, Maluku dan Maluku Utara tentang biopikir dan implementasi kebijakan membangun dari pinggiran.

Tampak, infrastruktur mulai merekatkan serpihan fungsinya sebagai pusat pelayanan akses orang dan barang. Dalam potret ini, bagi saya, terdapat pintu masuk ke dalam Indonesia hebat.

Penulis: Luthfi Pattimura


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Mana Agenda Caprrs Mengintervensi ProdukAnak Bangsa
Suara Kita
Suatu Jumat di bulan Agustus lalu, penulis berada di Yogyakarta. Wawancara. Dengan Profesor Doktor Sutrisna Wibawa, M.Pd, Rekto...
​Pembangunan Kilang Nasional: Mari Lawan Mafia
Suara Kita
Karena lambatnya pembangunan kilang, saat melantik Nicke Widyawati menjadi Dirut Pertamina (29/8/2018, pemerintah meminta Perta...
​Kisah Eva dari Desa Lore Palu
Suara Kita
Tidak ada lagi senyum di wajah Eva (9). Ia hanya duduk lemas dengan tatapan kosong. Hiruk pikuk keriangan anak -anak lain saat ...
Sesak  Napas  Media Cetak   "Lawas"
Suara Kita
Oleh Pangihutan Simatupang ERA digital begitu cepat merubah, mempengaruhi cara berpikir dan bertindak manusia, terutama di bid...
​Merekonstruksi Peran BUMN Strategis Berdasarkan Konstitusi Ekonomi
Suara Kita
Pada tanggal 21 Agustus 2018, genap sudah 4 (empat) bulan 1 hari BUMN PT. (Persero) Pertamina dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt...
Pelatihan  Jurnalis dan Dunia "Antah Berantah"
Suara Kita
Penulis: Pangihutan Simatupang (Kepala SJI Prov. DKI Jakarta)Wartawan atau Jurnalis merupakan profesi yang unik, ini yang d...
Kemelut PPDB  2018
Suara Kita
Penulis: Pangihutan Simatupang (Kepala SJI PWI DKI Jakarta, Red Sentana) Setiap tahun, salah satu kesibukan orangtua murid a...
Tolak Kesepakatan Kontrak Freeport yang Merugikan Negara!
Suara Kita
Indonesian Resources Studies (IRESS) menolak keras rencana pemerintah menyelesaikan negosiasi kontrak tambang Freeport bulan in...
Menelusuri Jejak Sejarah Pancasila
Suara Kita
Menjelang 73 tahun lahirnya Pancasila, dengan bantuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), saya dituntun untuk bertem...