Tadi pagi, selepas liputan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, saya berpacu dengan waktu menuju Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Cipayung, Jakarta Timur.
Pasalnya kabar datang cepat dari rekan sesama wartawan: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Tuan Rano Karno, akan hadir di acara Komunitas Nordik Jalan Indonesia (KJNI). Saya pun segera meluncur ke lokasi.
Setibanya di sana, seorang petugas humas Kominfotik yang saya kenal memberi tahu bahwa Tuan Rano sudah hadir, duduk di barisan depan difampingi Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin.
“Rano Karno sudah beri sambutan?” tanya saya ke sahabat saya itu.
“Belum, Bang,” jawabnya
Saya beruntung. Karena Tuan Rano belum memberikan sambutan. Sehingga saya tidak mengkloning rekaman dari kawan saya, yang juga tengah liputan di Gedung Sasono, TMII tersebut.
Tak lama kemudian, namanya disebut pembawa acara. Ia berdiri, disambut tepuk tangan para peserta yang sebagian besar lanjut usia. Sebelum berbicara, Tuan Rano menolak untuk membacakan teks sambutan dari protokoler.
“Acara ini tanpa protokol. Karena itu saya gak mau baca sambutannya,” ujarnya.
Sikap spontan itu mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan kedekatan dan keaslian. Namun Tuan Rano lupa: spontanitas tanpa substansi sering kali berubah menjadi retorika kosong.
Dalam sambutannya, ia membanggakan kenaikan posisi Jakarta dalam Global Cities Index (GCI) 2025 versi Kearney — dari peringkat 74 ke 71 dari total 158 kota dunia. Padahal pernyataan itu sudah disampaikan Gubernur Pramono Anung beberapa hari sebelumnya dan telah banyak dikutip media. Tak ada hal baru. Basi.
Lebih jauh, kenaikan tiga peringkat itu pun sulit dimaknai secara konkret: apakah benar mencerminkan kemajuan tata kota, kesejahteraan warga, atau sekadar angka dalam laporan global yang jarang menyentuh realitas lapangan?
Selanjutnya, Tuan Rano menyinggung pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun dari pemerintah pusat.
Tuan Rano menegaskan hal itu tak akan mengganggu stabilitas ekonomi Jakarta. Bahkan dengan percaya diri alias “pe-de”, Tuan Rano mengklaim Car Free Day (CFD) bisa menghasilkan hingga Rp60 miliar per minggu jika 600 ribu pengunjung masing-masing mengeluarkan Rp100 ribu.
“Kalau tadi bapak berjalan dari rumah sampai sini minimal satu orang Rp100 ribu, kali 600 ribu (orang),” ujarnya.
Hitung-hitungan seperti itu memang menggiurkan di atas kertas, tetapi terlalu menyederhanakan realitas ekonomi warga. Tidak semua pengunjung CFD adalah konsumen yang menghabiskan uang sebesar itu; banyak yang datang sekadar berolahraga atau berjalan santai tanpa transaksi berarti.
Mengandalkan CFD sebagai simbol daya tahan ekonomi kota sama kelirunya dengan menilai kesejahteraan warga dari ramainya mal di akhir pekan.
Padahal Jakarta hari ini masih bergulat dengan masalah yang jauh lebih mendasar: kemacetan kronis, polusi udara yang memburuk, serta banjir berulang di Bidara Cina dan pemukiman Kebon Pala, Kampung Melayu. Nihil solusi!
Di sisi lain, para pedagang pasar tradisional kian sepi pembeli. Terlebih, pedagang thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat, nasibnya kini terancam, setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengenakan denda bagi pelaku impor pakaian bekas. Omzet mereka menurun drastis!
Lalu ketika ditanya soal nasib para pedagang tersebut, Tuan Rano justru menjawab dengan balik bertanya kepada jurnalis agar kembali bertanya ke para pedagang.
Maka pertanyaan balik pun layak diajukan: Siapa sebenarnya Tuan Rano? Pejabat publik, atau aktor yang masih sibuk memainkan peran di panggung sinetron?
Tulisan ini dikutip dari media sosial Facebook, Heru Lianto
