SENTANANEWS.COM, Jakarta – Nusron Wahid mundur dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di tengah sorotan terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan kementerian yang dipimpin Nusron terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M. Sarmuji mengatakan Nusron telah mengundurkan diri dari kepengurusan partai sejak lebih dari enam bulan lalu.
“Sudah lama. Seingat saya lebih dari enam bulan lalu,” kata Sarmuji sebagaimana SENTANANEWS.COM kutip dari ANTARA di Jakarta, Sabtu (19/9).
Nusron sebelumnya menjabat Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar dalam struktur kepengurusan periode 2024–2029. Setelah mundur dari kepengurusan, ia tetap berstatus sebagai anggota atau kader biasa Golkar.
Menurut Sarmuji, Nusron menyampaikan pengunduran diri langsung kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Namun, Sarmuji tidak mengetahui alasan pasti Nusron meninggalkan struktur kepengurusan partai.
“Mungkin ingin fokus ke hal lain,” ujar Sarmuji.
Dalam susunan DPP Partai Golkar periode 2024–2029, posisi Nusron berada dalam Fungsi Elektoral 1. Pengunduran dirinya dari kepengurusan tidak berarti Nusron keluar dari partai.
Sorotan terhadap Nusron menguat setelah KPK melakukan OTT di lingkungan Kementerian ATR/BPN terkait dugaan suap dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Kasus tersebut menyeret sejumlah pejabat di lingkungan kementerian dalam proses hukum KPK.
Nusron menegaskan dirinya tidak mengetahui duduk perkara kasus tersebut. Kementerian ATR/BPN juga membantah kabar bahwa Nusron mundur dari jabatan Menteri ATR/Kepala BPN.
