SENTANANEWS.COM, JAKARTA -Pasca masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal berakhir pada 17 Oktober 2024, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memastikan bahwa sertifikasi halal diberlakukan bagi pelaku usaha mulai 18 Oktober 2024.
“Untuk mengawal pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH melaksanakan pengawasan Jaminan Produk Halal secara serentak mulai 18 Oktober 2024.” kata Kepala BPJPH, Haikal Hasan, pada konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/10/2024).
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa melalui pelaksanaan pengawasan serentak yang dimulai 18 Oktober 2024, personil Pengawas JPH ditugaskan melakukan pendataan pelaku usaha yang diduga tidak melakukan kewajiban sertifikasi halal produknya.
Bersamaan dengan pendataan itu, personel Pengawas JPH juga memberikan himbauan kepada pelaku usaha untuk bersegera melaksanakan kewajiban sertifikasi halal.
Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Pengawas JPH tersebut, BPJPH akan melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran. Untuk selanjutnya, akan ditentukan apakah pelaku usaha dapat dikenai sanksi sesuai regulasi.
“Awas lu ye para pelaku usaha segera daftarkan produknya yang belum bersertifikat halal, kalo kagak gue sanksi”, ujar Babeh Haikal, panggilan kondang Kepala BPJPH, Haikal Hasan di Jakarta, Jumat (25/10).
Haikal menjelaskan sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran kewajiban sertifikasi halal berupa sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan penarikan produk dari peredaran termasuk penutupan usaha bagi produk yang disajikan secara langsung . (SN)
