SENTANANEWS.COM, Jakarta – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan siap mengikuti aturan jika sertifikasi hak asasi manusia atau HAM nantinya ditetapkan sebagai salah satu syarat kenaikan jabatan bagi prajurit. Namun, hingga kini belum ada pembahasan maupun kajian resmi mengenai penerapan aturan tersebut di lingkungan TNI.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas mengatakan TNI masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah terkait wacana yang disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai.
“Pada prinsipnya TNI siap mengikuti regulasi yang ada. Kalau memang seperti itu, tapi itu kan belum ada pembahasan. Kalau memang itu ditentukan, ya kami siap. Nggak ada masalah,” kata Nas usai meninjau TNI Fair 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Sabtu (19/9) kemarin.
Menurut Nas, materi HAM sebenarnya telah menjadi bagian dari pendidikan dan pembekalan prajurit TNI. Pembekalan tersebut diberikan kepada prajurit pada berbagai jenjang pendidikan.
“Dari dulu juga dalam setiap pendidikan kita memberikan dasar, tingkat perwira, tingkat bintara itu sudah ada, namanya pembekalan HAM itu sudah ada. Malah HAM dan humaniter kita satu paket itu semuanya,” ujarnya.
Nas menegaskan TNI belum mengetahui bentuk maupun mekanisme sertifikasi yang diwacanakan tersebut. Karena itu, TNI masih menunggu ketentuan resmi sebelum memberikan respons lebih lanjut.
“Dan itu belum ada kajian,” kata Nas.
Menteri HAM Natalius Pigai sebelumnya mewacanakan sertifikasi HAM sebagai syarat kenaikan jabatan bagi ASN, TNI, dan Polri. Kebijakan itu ditargetkan mulai diterapkan pada 2028 setelah dasar hukumnya disiapkan.
“Karena saat ini, kami sedang menyiapkan dasar hukum berupa Undang-undang, Perpres, Permen, dan juga kami koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” kata Pigai. (SN)
