SENTANANEWS.COM, Jakarta – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ternyata memiliki cakupan lebih luas. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan, operasi tersebut juga menyasar sejumlah pejabat pemerintahan, politikus, aktivis, mahasiswa, hingga aparat penegak hukum.
Pengungkapan itu disampaikan Suyudi saat memenuhi panggilan Komisi III DPR RI dalam rapat pembahasan kasus penyadapan ilegal, Kamis.
Suyudi menyebut daftar sasaran mencakup lingkungan Istana Kepresidenan, kementerian, lembaga negara, anggota parlemen, pengurus partai politik, gubernur, pejabat pemberantasan korupsi, hingga kelompok masyarakat sipil.
Namun, Suyudi menegaskan, seseorang yang namanya tercantum dalam daftar sasaran penyadapan tidak otomatis terlibat dalam tindak pidana.
“Fakta bahwa seseorang muncul dalam daftar sasaran penyadapan tidak berarti mereka dicurigai melakukan pelanggaran,” kata Suyudi di hadapan Komisi III DPR.
Komisi III DPR kini mendalami motif operasi tersebut sekaligus menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, penyelidikan harus dilakukan hingga seluruh fakta terungkap dan pihak yang bertanggung jawab diproses secara hukum.
“Kami akan mengawal kasus ini sampai fakta-faktanya terungkap secara utuh dan jelas. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum,” ujar Habiburokhman.
Kasus ini diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026, ketika Prabowo telah menjabat presiden. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan rekaman percakapan elektronik milik kepala negara.
Polisi sebelumnya mengungkap dugaan Kepala Divisi Hukum Polri Ahrie Sonta Nasution meminta persetujuan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Bareskrim Polri Slamet Uliandi untuk menghapus rekaman percakapan telepon Prabowo pada Oktober lalu. Permintaan tersebut diduga disetujui dan rekamannya kemudian dihapus.
Ahrie telah diberhentikan tidak dengan hormat dari kepolisian setelah menjalani sidang etik. Sementara itu, Slamet disebut terlibat dalam perkara tersebut, tetapi belum ditahan karena alasan kesehatan.
Nama Eko Hadi Santoso, seorang instruktur senior di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, juga terseret dalam penyidikan.
Istana Kepresidenan sebelumnya menyebut dugaan penyadapan terhadap Prabowo berpotensi mengarah pada tindakan makar.
Alasannya, informasi sensitif yang diperoleh melalui penyadapan kepala negara dapat membahayakan keamanan negara dan kepemimpinan nasional.
Namun, Kapolri menyatakan penyidik saat ini memfokuskan penanganan pada dugaan tindak pidana penyadapan komunikasi elektronik dan pengelolaan data elektronik secara ilegal.
Para terduga pelaku dijerat Pasal 258 KUHP baru tentang penyadapan komunikasi elektronik tanpa hak, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.
Mereka juga terancam Pasal 332 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara serta Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur perubahan, perusakan, penghapusan, pemindahan, atau penyembunyian informasi elektronik tanpa hak, dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.
Suyudi memastikan penyidikan akan terus berjalan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan motif di balik operasi penyadapan tersebut.
Sementara itu, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum terseret dalam penyidikan.
Jokowi sebelumnya menjabat sebagai presiden saat Listyo Sigit Prabowo masih menjadi Kapolri. Ia menyatakan proses hukum harus dihormati dan membiarkan penyelidikan berjalan.
Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan penyadapan tidak hanya menyangkut keamanan komunikasi presiden, tetapi juga menyentuh perlindungan privasi pejabat negara, kebebasan sipil, dan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.
—SENTANA
