SENTANANEWS.COM, Jakarta – Ketua Vihara Tridharma Catur Arya Satyani, Pang Dewo, mengadukan oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung.
Ia mempersoalkan penanganan laporan dugaan perampasan aset yayasan umat Buddha di Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum.
Pengaduan itu disampaikan Pang Dewo ke Kejaksaan Agung pada Selasa, 10 November 2026.
Dia menilai jaksa di Kejati Kalbar tidak profesional dan tidak transparan dalam menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan sejak Mei 2025.
Perkara tersebut bermula dari dugaan penguasaan aset Yayasan Catur Arya Satyani, yang sebelumnya bernama Yayasan Kelenteng Agama Buddha Sip Fuk Thong.
Pang Dewo juga mempersoalkan pendirian yayasan baru dengan nama yang sama oleh pihak lain yang dinilai tidak memiliki hak.
“Kami menilai tindakan pihak lain ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan,” kata Pang Dewo kepada wartawan di Jakarta.
Menurut Pang Dewo, Kejati Kalbar sebenarnya telah menerbitkan rekomendasi penyelesaian konflik kepengurusan yayasan pada 12 Januari 2025. Surat tersebut ditujukan kepada Bupati Sambas. Namun, ia menyatakan rekomendasi itu belum ditindaklanjuti hingga kini.
Pang Dewo juga mempersoalkan sikap jaksa yang dinilai tidak mengambil langkah lanjutan atas rekomendasi tersebut.
“Yang umat Buddha sesalkan, jaksa-jaksa di Kejaksaan Tinggi Kalbar juga tidak mengambil langkah lanjutan atas poin-poin dalam rekomendasi tersebut dan hanya meminta umat untuk terus menunggu tanpa kejelasan,” ujarnya.
Pihak vihara, kata dia, telah berupaya meminta penanganan perkara diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Namun, surat yang dikirimkan justru dilimpahkan kembali oleh Direktur II Bidang Intelijen kepada Kejati Kalbar. Pang Dewo mengklaim tidak ada perkembangan berarti setelah pelimpahan tersebut.
Dia berharap Jamwas memeriksa penanganan laporan itu dan melakukan supervisi terhadap onum jaksa yang bertugas.
Pang Dewo menyebut kepastian hukum diperlukan agar umat Buddha di Desa Jelutung dapat menjalankan ibadah tanpa intimidasi.
“Umat Buddha di Desa Jelutung sangat mendambakan kepastian hukum serta rasa aman agar dapat menjalankan keyakinan kami dengan tenang dan terbebas dari segala bentuk intimidasi,” terangnya.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalbar, I Wayan Gede Arianta,, sebelumnya menyatakan penyelesaian persoalan konflik tersebut menjadi kewenangan internal yayasan.
“Karena sifatnya permasalahan internal yayasan, penyelesaiannya menjadi ranah mereka sendiri. Tidak ada konflik SARA di situ,” ujar Wayan, Rabu 3 Juni 2026.
—SENTANA
