SENTANANEWS.COM, Jakarta- Praktisi intelijen Fauka Noor Farid, merespons kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyeret tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Eks anggota Tim Mawar Kopassus itu mendaku telah mengingatkan Prabowo mengenai potensi pengkhianatan dari orang-orang di lingkungan terdekat presiden.
Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Fauka mengatakan, sebelum Bareskrim Polri mengungkap kasus tersebut, ia telah menyampaikan peringatan mengenai keberadaan orang-orang yang berpotensi menjadi musuh dalam selimut di lingkaran kekuasaan Prabowo.
Menurut Fauka, Prabowo telah mengetahui risiko tersebut. Bahkan, ia mengklaim indikasi pengkhianatan itu sudah terlihat sejak demonstrasi pada 2025.
“Di lingkungan terdekat ada orang-orang yang menjadi musuh dalam selimut. Saya sudah pernah mengingatkan, dan Pak Prabowo pun tahu risiko serta sudah menyadari adanya pengkhianatan di lingkungan beliau,” kata Fauka saat dihubungi wartawan, Rabu (4/11).
Fauka menjelaskan, penyadapan merupakan salah satu kegiatan dalam dunia intelijen untuk mengumpulkan informasi mengenai pihak yang menjadi sasaran, termasuk mengetahui kelemahan mereka.
Informasi yang dihimpun dalam kurun waktu tertentu dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Dalam konteks pemerintahan, kebocoran informasi hasil penyadapan berpotensi dimanfaatkan untuk manipulasi hingga mengungkap rencana kebijakan negara.
Berdasarkan hasil penyidikan Bareskrim Polri, dugaan penyadapan terhadap Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, organisasi kemasyarakatan, media, dan sejumlah pihak lainnya berlangsung sejak 2025 hingga 2026.
Fauka menilai penyadapan terhadap presiden dan pejabat negara tidak bisa dipandang sebagai upaya menyerang seseorang secara pribadi. Sebab, informasi yang diperoleh dapat menyangkut kepentingan strategis negara.
“Jadi ketika presiden dan pejabat negara disadap, jangan dipikir hanya untuk menyerang secara pribadi. Kalau informasi ini diberikan kepada musuh, bisa mengancam negara,” ujarnya.
Ia menuturkan, Prabowo sebagai sosok yang memahami dunia intelijen telah menyadari risiko pengkhianatan dari orang-orang di lingkungan terdekatnya.
Karena itu, menurut Fauka, Prabowo tidak mengambil tindakan gegabah yang berpotensi memicu kegaduhan internal. Presiden dinilai memilih mempercayakan penanganan perkara tersebut kepada proses hukum yang dilakukan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama jajarannya.
“Karena ini menyangkut negara, bukan pribadi Presiden seorang. Terbukti sebelum akhirnya Mabes Polri memberikan pernyataan kemarin tidak ada kegaduhan internal,” tuturnya.
—SENTANA
