SENTANANEWS.COM, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta Ombudsman memberikan klarifikasi kepada masyarakat jika hasil pemeriksaan pemerintah menunjukkan kondisi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong berbeda dari temuan inspeksi mendadak lembaga tersebut.
Ombudsman sebelumnya menyatakan terdapat beberapa tipe kamar di dalam kluster mewah yang ditemukan di Lapas Cibinong, Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor pada Rabu (23/9) lalu.
Yusril mengatakan klarifikasi diperlukan agar temuan mengenai fasilitas yang disebut menyerupai apartemen mewah di Lapas Cibinong tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Pemerintah, kata dia, hingga saat ini masih memastikan kondisi sebenarnya di lapangan sebelum mengambil kesimpulan. Ia pun telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Adrianto.
Menurut mantam Ketua Umum Partai PBB itu, pemeriksaan internal Lapas Cibinong dilakukan sejak sehari sebelumnya hingga pagi hari untuk menelusuri temuan tersebut.
Yusril mengatakan pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman. Ia mempertanyakan apakah bangunan itu memang diperuntukkan sebagai tempat tinggal narapidana tertentu atau memiliki fungsi lain di dalam kompleks lapas.
Salah satu kemungkinan yang diperiksa, kata Yusril, adalah dugaan penggunaan bangunan sebagai tempat tinggal narapidana yang mampu membayar petugas.
Namun pemerintah juga akan melihat kemungkinan lain, termasuk apakah bangunan tersebut merupakan rumah bagi petugas pemasyarakatan atau fasilitas asimilasi bagi warga binaan menjelang bebas.
Karena itu, Yusril meminta persoalan tersebut tidak langsung disimpulkan berdasarkan temuan awal. Ia mengatakan pemerintah ingin mengetahui fakta dan fungsi sebenarnya dari fasilitas tersebut melalui pemeriksaan yang lebih mendalam.
“Jadi kita tidak ingin apriori. Lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini,” ujar Yusril dalam akun youtube Menko Kumham Imipas dikutip Sentananews, Jumat (25/9).
Untuk memastikan kondisi di lapangan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan kesempatan kepada media untuk melihat langsung bagian dalam fasilitas yang menjadi sorotan.
Menurut Yusril, keterbukaan tersebut diperlukan agar publik dapat mengetahui kondisi sebenarnya dan pemerintah dapat memastikan kebenaran temuan Ombudsman.
Yusril menegaskan pemerintah tidak menutup kemungkinan mengambil tindakan jika hasil investigasi membuktikan adanya fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Tindakan tersebut dapat menyasar petugas maupun pejabat pemasyarakatan yang terbukti terlibat.
“Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas,” katanya.
Sebaliknya, apabila pemeriksaan pemerintah menunjukkan kondisi yang berbeda dari temuan Ombudsman, Yusril berharap lembaga tersebut memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Klarifikasi, kata Yusril, dinilai penting untuk menjelaskan perbedaan antara hasil sidak dan kondisi yang ditemukan pemerintah.
“Kalau sekiranya memang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita temukan di sana, maka kita berharap juga Ombudsman dapat memberikan klarifikasi kepada masyarakat,” ujar Yusril.
Yusril mengatakan pemerintah ingin menangani persoalan tersebut secara objektif. Menurut dia, proses pemeriksaan tidak boleh didasarkan pada prasangka, melainkan pada fakta yang ditemukan di lapangan.
“Keinginan kami adalah melakukan segala sesuatu secara objektif dan mengajak media juga untuk melihat ke dalam apa yang sesungguhnya ada di sana,” ujar Yusril. (SN)
