SENTANANEWS.COM, Jakarta – Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut keputusannya masuk ke pemerintahan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak mengubah sikap politiknya.
Rocky menegaskan tetap membawa pandangan yang disebutnya sebagai “radical break”, meski kini berada di dalam lingkar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Radical break merupakan perubahan mendasar baik itu dalam aspek kebijakan, kelembagaan, personil, dan pemutusan pengaruh masa lalu dalam mayoritas aspek.
“Sikap saya tetap, pandangan saya tetap radical break, ya,” kata Rocky seusai pelantikannya sebagai anggota Wantimpres di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/10).
Rocky menjelaskan keberadaannya di Wantimpres tidak dimaksudkan untuk menghilangkan sikap kritisnya selama ini terhadap kebijakan pemerintah. Namun, ia membedakan antara mengkritik dan bersikap kritis terhadap kebijakan.
“Bukan mengkritik. Dewan ini justru fungsinya kritis. Bukan kritik ya, beda tuh. Kritis terhadap kebijakan,” ujar Rocky.
Menurut dia, Wantimpres memiliki kedudukan etis, bukan teknis. Dewan tersebut bertugas melihat dampak atau ekses kebijakan sekaligus memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan agar tetap sejalan dengan visi Presiden.
“Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis,” kata Rocky.
Ia mengatakan anggota Wantimpres harus mampu mengambil jarak dari persoalan konkret sehari-hari. Sebab, menurut dia, tugas dewan bukan menangani persoalan teknis yang menjadi kewenangan kementerian.
“Diperlukan kontemplasi, diperlukan evaluasi, diperlukan bahkan kemampuan untuk berfantasi tentang masa depan republik,” ujarnya.
Rocky mengibaratkan Wantimpres sebagai oversight committee atau komite pengawasan dalam sebuah perusahaan. Namun, karena yang diawasi adalah urusan publik, anggota dewan, kata dia, harus memiliki keahlian sekaligus kepekaan dalam membaca persoalan.
“Yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri,” kata Rocky.
Rocky juga menegaskan bahwa Wantimpres bukan lembaga yang bertugas mengambil keputusan. Dewan hanya memberikan pertimbangan, sedangkan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.
Ia menggunakan istilah yang lazim terdapat dalam proses pengambilan keputusan: mengingat, menimbang, memutuskan, dan menetapkan.
“Tugas dewan adalah mengingat dan menimbang, dan memutuskan. Penetapannya ada pada Presiden,” ujarnya.
Menurut Rocky, posisi tersebut berbeda dengan Penasihat Khusus Presiden yang memberikan masukan teknis mengenai bidang tertentu. Wantimpres, kata dia, lebih berfokus pada arah kebijakan dan kesesuaiannya dengan visi serta janji Presiden.
“Kita mengawasi arah dari kebijakan supaya sesuai dengan janji Presiden pada waktu kampanye, sesuai dengan tema yang diinginkan oleh Presiden,” kata Rocky.
Dia mencontohkan gagasan mengenai kemakmuran rakyat. Menurut Rocky, Wantimpres akan melihat apakah pesan dan arah kebijakan tersebut tercermin dalam persepsi masyarakat.
“Persepsinya tiba di publik sama nggak tuh? Kalau tidak sama, berarti ada kekurangan komunikasi, diperbaiki. Kita membuat pertimbangan itu buat Presiden, bukan kita yang memperbaiki,” ujarnya.
Rocky menolak anggapan bahwa keberadaannya di dalam pemerintahan akan membuat sikapnya menjadi bias. Dia mengatakan fungsi etis Wantimpres justru menuntut anggota dewan bersikap normatif dan tidak tunduk pada kepentingan teknis.
“Semua hal yang etis itu sifatnya wajib, harus, normatif. Nah, itu bedanya antara kebijakan etis dan kebijakan teknis,” kata Rocky.
Rocky sebelumnya dikenal luas sebagai pengamat politik yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah dari luar pemerintahan.
Kini, setelah bergabung sebagai anggota Wantimpres, ia menyebut perubahannya sederhana: berpindah posisi dari luar ke dalam, tanpa mengubah pandangan yang dia pegang.
“Saya cuman pindah dari luar ke dalam,” ujar Rocky. (SN)
